Ilustrasi/ Admin
SBY: “Sekarang era media sosial, masuklah di situ. Jangan dibiarkan berita yang tidak benar, menghasut, memprovokasi, tidak akurat. Segera masuk, luruskan, didik rakyat kita agar tidak timbulkan keonaran,” Kompas.com (30/11/12)
Seperti pemberitaan yang dilansir oleh Kompas.com, Presiden SBY pada hari jumat (30/11/12) menginstruksikan kepada kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati/wali kota, hingga jajaran di bawahnya serta kepala polda, kepala polres, dan jajaran di bawahnya untuk aktif di jejaring sosial. Hal tersebut berkenaan dengan pencegahan terhadap ekses negatif terhadap peredaran informasi. Dalam hal ini informasi yang tidak benar atau bernada provokasi yang dapat menimbulkan konflik horizontal seperti terjadi di berbagai daerah. Kekerasan hingga kerusuhan terjadi.
Statement SBY tersebut disampakain saat memberikan pengarahan kepada gubernur, bupati/walikota, kepala polda, kepala polres, panglima kodam, dan komandan korem seluruh Indonesia, di Hotel Sahid Jakarta, Jumat (30/11/2012). Apakah statement SBY merupakan sebuah “curhat” kecemasan tentang begitu besarnya dampak media online seperti jejaring sosial yang sangat berpengaruh dalam gejala-gejala yang hidup masyarakat? Bisa saja kita ambil contoh mungkinkah ini juga berlaku bahwa SBY juga cemas terhadap dampak yang muncul di masyarakat akibat aktifitas ngeblog tercinta Kompasiana, misalnya.
Walaupun statement SBY benar merupakan suatu bentuk kecemasan, hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar. Bukankah para pemimpin bangsa seperti SBY justru lebih memahami apa yang diistilahkan dengan kata Globalisasi, era di mana arus informasi menjadi tak terbatas. Keterbukaan informasi dan komunikasi tak terbatas menjadi jantung Globalisasi. Dan hampir kebanyakan pemimpin negara di dunia mendukung era yang pada sejarahnya adalah era buatan/diusung oleh negara-negara adikuasa. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwa globalisasi merupakan bentuk mutakhir dari sistem kapitalisme. Terlebih SBY pasti tahu betul bahwa internet sudah menjadi kebutuhan sebagian rakyatnya, bisa jadi jejaring sosial bisa menjadi sasaran kambing hitam pemerintah di negara mana pun jika suatu kali mampu merebut opini (negatif) rakyatnya terhadap suatu pemerintahan.
Bila SBY sempat menyatakan pernyataan (himbauan) tersebut kepada para pemegang kekuasaan di negara ini, setidaknya tidak harus diambil pusing apalagi sampai berlebihan menganggap pemerintahan SBY seperti mulai menerapkan sistem “tirai besi” di bumi (maya) Indonesia yang sudah tumbuh lalu berubah menjadi masyarakat sibernitas. Lumrah saja, kini aktifitas arus nyata-maya atau sebaliknya, menjadi realita bahkan menjadi fakta. Sebab para petinggi di negara ini cukup cerdas dan mengetahui bahwa opini publik di dunia maya ibarat dua mata pedang, bisa menguntungkan seperti dapat mendulang suara bagi partai-partainya pejabat atau bisa merugikan seperti dapat membuat kisruh, menambah polemik suatu permasalahan berbangsa dan bernegara.
Sepanjang masih proaktif, positif atau ringkasnya berinternet sehat, bukan sesuatu yang menakutkan hidup dalam masyarakat dunia maya pada jejaring sosial. Jangankan ancaman pidana sesuai aspek-aspek hukum cybercrime, pernyataan sang presiden saja tidak perlu dirisaukan alih-alih menjadi gamang sebab khawatir salah “tulis” kemudian di cap provokator, tukang onar, biang kerok yang wajib dihabisi sebab membahayakan negara layaknya sewaktu era subversi di masa lalu. Katanya sejarah, masyarakat menjadi takut untuk bersikap kritis dan terbuka sebab intel-intel era subversi sewaktu lalu benar-benar kuat dan mampu “mendidik” sendi-sendi masyarakat. Menurut pribadi, sebetulnya dulu dan kini sama saja dimana konflik horisontal harus dicegah oleh pemerintah, sebab itu memang sudah tugasnya (bila melihat kepada asas “Negara Harus Kuat”). Hanya saja kini perbedaannya intel era subversi di waktu dulu masih belum mengenal internet apalagi jejaring sosial.
0 komentar:
Posting Komentar