Rusia sedang mempersiapkan perang melawan korupsi. Saat ini, negara beruang merah ini sedang menggodok sebuah UU untuk memerangi korupsi.
Dalam RUU baru ini, jika belanja seorang pegawai atau pejabat melebihi gajinya, maka ia bisa dipecat, kehilangan harta, dan akan dituduh korupsi.
RUU ini mengharuskan setiap pejabat melaporkan belanja hidupnya dan anggota keluarganya. RUU ini diusulkan oleh Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, dan sudah disampaikan di Sidang Dewan Anti-Korupsi.
Biaya yang dimaksud mencakup pembelian rumah, saham, dan kendaraan. Jika harga pembelian melebihi dari total pendapatan keluarga selama tiga tahun, maka si pejabat wajib mengumumkan sumber-sumber pendapatannya.
Jika investigasi menemukan bahwa belanja seorang pejabat melebihi gajinya, dan pejabat tersebut tidak bisa mengungkapkan sumber keuangannya, maka si pegawai atau pejabat bisa dipecat.
“Bahkan kekayaannya bisa disita oleh negara,” kata Presiden Medvedev.
Dari situ, seorang pejabat negara bisa disangka korupsi. Dia bisa dipenjara dengan tuduhan pendapatan yang diperoleh secara illegal.
Pada Desember 2008, Medvedev menandatangani undang-undang yang mewajibkan pejabat, termasuk perdana menteri, wakil perdana menteri dan menteri, untuk melaporkan tidak hanya pendapatan mereka sendiri, tetapi juga anggota keluarga mereka: pasangan dan anak-anak.
Medvedev menegaskan, kontrol terhadap penghasilan pegawai merupakan komponen utama dalam strategi anti-korupsi di negerinya. Karena itu, ia pun memerintahkan adanya database untuk mengetahui pendapatan dan gaji seorang pejabat negara.
Semua rencana ini akan diumumkan di website pemerintah dan diserukan agar menjadi diskusi nasional sejak 22 Maret mendatang.
Korupsi memang problem besar di Rusia. Partai berkuasa, Partai Rusia Bersatu, yang merupakan partainya Vladimir Putin dan Dmitry Medvedev, dianggap sarang koruptor. Ini pula yang memicu meluasnya protes anti-pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
0 komentar:
Posting Komentar